CILEGON – Pemkot Cilegon selangkah lebih maju dengan apa yang dilakukan pemerintah pusat dalam merespon Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang salah satu pasalnya berisi tentang amanat UU yang harus dialokasikan lima persen untuk kelurahan. Dan Pemkot sudah melaksanakan itu sejak tiga tahun lalu dengan alokasi yang bervariasi antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya.

 

Mulai tahun ini, rupanya Pemkot Cilegon mendapatkan dana tambahan dari pemerintah pusat yang dialokasikan untuk kelurahan sebesar Rp15 miliar. “Masih dikaji kebijakannya untuk apa,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kabid Perencanaan Pengendalian Evaluasia Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tengku Harry Syah Putra atau yang sering disapa Bace ini kepada oeridab.com, kemarin (20/2).

 

Menurut Bace, pihaknya mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat. “Mereka (pusat) belum tahu kalau kita sudah lebih dulu merespon UU tersebut. Setelah tahu, eh daerah lain disuruh belajar ke Cilegon soal DPW Kel (dana pembangunan wilayah kelurahan,” terang laki-laki yang juga menjabat Kabid Peenelitian dan Pengembangan (Litbang) ini.

 

Sementara, Kepala Bappeda Ratu Ati Marliati mengaku masih menggodok kebijakan terkait anggaran lima persen dari APBN tersebut. “Masih digodok. Yang jelas tiap kelurahan akan mendapatkan Rp352juta,”  terang Ati.

 

Dengan adanya dana kelurahan tersebut, Ati berharap pembangunan di kelurahan semakin maju dan terarah. Karena semua itu memang untuk masyarakat. (athallah/red),,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here