CILEGON – Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa dipecat dan diberhentikan secara tidak hormat jika dianggap sudah melakukan pelanggaran terhadap aturan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada).

Koordinator Humas dan Kerja Sama Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten Sam’ani mengatakan, dalam implementasi aturan pilkada, terutama pada saat kampanye, seorang ASN bisa terancam pemecatan dari pekerjaannya. “Bisa saja. Kalau memang laporannya bisa sampai pengadilan dan pihak pengadilan menyatakan memang terbukti salah, ya bisa dipecat,” katanya kepada wartawan usai memberikan materi pada kegiatan sosialisasi di hadapan para ASN Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cilegon, Selasa (17/12) di SKI.

Sam’ani menuturkan, oleh sebab itu Bawaslu mempunyai keharusan untuk memberikan sosialisasi sejak dini. Ini dilakukan sebagai bentuk pencegahan dini terhadap para pegawai ASN agar tidak melakukan pelanggaran pada waktu kampanye nanti.”Bahkan dari sejak awal tahapan sampai dengan akhir, ASN harus dipastikan netral meskipun mempunyai hak politik,” tutur Sam’ani.

Kata Sam’ani, pengawasan bisa dilakukan dengan cara adanya laporan yang disampaikan oleh masyarakat dan temuan yang dilakukan oleh Bawaslu. “Laporan ini jika berat akan dibahas di Sentra Gakkumdu. Dan bisa juga diteruskan ke DKPP dan direkomendasikan ke KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Seorang ASN bisa dipecat jika memang laporannya juga sudah sampai pengadilan dan laporannya terbukti benar,” ujar alumni UIN Syarif Hidayatullah.

Sam’ani berharap, seluruh pegawai ASN di Kota Cilegon semua bisa mematuhi undang-undang kampanye dan pilkada. (umam/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here