Oeridab.com, JAKARTA – Pada kesempatan yang sama, Ina Agustina Isturini mengatakan, jumlah pesantren yang mencapai 28 ribu dengan total warga pesantren lebih dari 20 juta jiwa merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia.

Menurutnya, ponpes harus mengantisipasi penyebaran wabah dengan menerapkan protokol kesehatan. Menurut Ina, penerapan protokol kesehatan di Ponpes dilakukan dengan dasar hukum dan panduan SKB empat Menteri (Mendikbud, Menag, Menkes dan Mendagri). Saat ini, zona kuning dan hijau dapat menerapkan proses pembelajaran tatap muka di sekolah/madrasah. Syarat yang harus dipenuhi adalah mendapatkan perizinan dari Pemda atau Kanwil Kemenag setempat, memenuhi semua daftar periksa berisi kesiapan menerapkan protokol kesehatan terakhir orang tua harus setuju penerapan pembelajaran tatap muka.

Madrasah dan sekolah yang berada di zona hijau dan kuning, penerapan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka dilakukan secara bertahap. Bagi sekolah/madrasah dengan kapasitas asrama di bawah atau sama dengan 100 peserta didik berlaku masa transisi (dua bulan pertama), bulan ke-1 50% dan bulan ke-2 100%. Madrasah/sekolah dengan kapasitas asrama di atas 100 peserta didik menerapkan masa transisi bulan ke-1 25%, bulan ke-2 50%, bulan ke-3 75% dan bulan ke-4 100%.

Protokol kesehatan tatap muka sebagai berikut: 1) Jaga jarak peserta didik dalam ruang kelas 1,5 meter, maksimal peserta 18 orang untuk pendidikan dasar pendidikan dan menengah, maksimal peserta 5 orang untuk pendidikan sekolah luar biasa (SLB) dan pendidikan anak usia dini (PAUD); 2) Menerapkan 3M, yaitu tidak lupa pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan tetap jaga jarak minimal 1,5 meter; 3) Kondisi medis sehat, tidak ada gejala Covid-19 dan komorbid (penyakit penyerta) terkontrol; 4) Kantin boleh beroperasi setelah dua bulan masa transisi dengan menerapkan protokol kesehatan; 5) Olah raga diperbolehkan setelah dua bulan masa transisi; 6) Kegiatan diluar belajar mengajar seperti pengenalan lingkungan sekolah dan pertemuan orang tua setelah dua bulan masa transisi.

Ponpes dapat melaksanakan proses KBM dengan syarat: 1) Membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19; 2) Memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan; 3) Surat keterangan aman Covid-19 dari Satgas Covid daerah/Pemda; 4) Pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik sehat dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan; dan 5) Berkoordinasi dengan Gugus Tugas/Satgas Covid daerah dan Dinas Kesehatan setempat.

Kegiatan rutin harian dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dilakukan dengan kegiatan: 1) Ponpes melakukan kebersihan ruangan dan lingkungan secara berkala dengan desinfektan terutama pada area yang sering digunakan bersama; 2) Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir/hand sanitizer; 3) Memasang pesan-pesan kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 di tempat yang strategis; 4) Membudayakan 3M dan etika batuk/bersin yang benar; 5) Bagi warga Ponpes yang tidak sehat/riwayat perjalanan ke daerah terjangkit dalam 14 hari; 6) Tidak menggunakan peralatan bersama-sama; 7) Melakukan kegiatan meningkatkan daya tahan tubuh; 8) Pemeriksaan kesehatan minimal 1 minggu sekali; 9) Menyediakan ruang isolasi yang terpisah dengan kegiatan pembelajaran; 10) Melakukan ibadah ritual keagamaan dengan protokol kesehatan; 11) Dapur umum diperhatian kesehatan dan kebersihannya; 12) Menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari serta melakukan pembersihan filter AC; 13) Sebelum masuk kelas setiap santri diperiksa suhu tubuhnya; 14) Tamu harus dibatasi, yang diperbolehkan orang tua atau saudara kandung yang benar-benar mendesak untuk bertemu.

 

Covid-19 Menuntut Kenaikan Anggaran Pendidikan

KH. Abdul Ghoffar Rozin, Ketua Pusat RMI Nadhlatul Ulama mengatakan, pesantren dari sisi layanan pendidikan yang cukup besar, masih menunjukkan sikap yang berbeda-beda dalam tantangan pandemi covid-19, “Para pemegang kebijakan mengatakan bahwa yang terkena pandemi hanya dari aspek kesehatan tapi ternyata tidak hanya demikian, berimbas juga aspek pendidikan,” ujarnya.

Ia mencontohkan, ponpes yang mengalami masa vakum yang panjang menciptakan kegelisahan kolektif dari pihak terkait, termasuk tradisi pesantren. Menurutnya, para pedagang yang ada di sekitar pesantren, dan menggantungkan hidupnya pada belanja para santri mengakibatkan perekonomian di sekitar pesantren melemah.

Dari pengalaman tersebut, Gus Rozin meminta pemerintah untuk memprioritaskan belanja kesehatan. Dengan meningkatkatnya belanja kesehatan, pesantren bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait wabah Covid-19. Menurutnya pengetahuan dan praktek protokol kesehatan di tiap pesantren berbeda-beda, untuk pemerintah harus turun melakukan sosialisasi

“Tidak semua pesantren memiliki satgas untuk Covid-19, tidak semua juga bisa melaksanakan protokol kesehatan, tidak semua ponpes juga bisa melaksanakan semua hal itu karena terbatas biaya,” ujarnya.

Rozin mengatakan, lebih lanjut, pihaknya kini mendorong pemerintah untuk memperlihatkan kebijakan yang konkrit bagi pesantren. “Setidaknya harapan kami sekitar Rp 8-10 triliun yang bisa dialokasikan ke pendidikan Islam. Mengingat anggaran yang dikeluarkan masih jauh dari cukup, pemerintah perlu mengupayakan langkah lanjutan,” katanya.

Ponpes kini perlu mengembangkan belajar jarak jauh secara online, meskipun terkendala misalnya sinyal, perangkat, dan software. Sementara itu proses belajar offline di pesantren juga pastinya akan berubah, dan itu membutuhkan proses yang panjang.

Sementara itu Dani Pramudya, Satgas Covid-19 DPP LDII yang hadir sebagai narasumber pada webinar menegaskan, pondok pesantren perlu membuat aturan protokol kesehatan terkait pembatasan sosial antar warga pondok. Bagi santri yang telah pulang ke rumah misalnya, tidak diperkenankan kembali ke pondok sampai situasi memungkinkan atau santri tersebut memiliki surat yang menyatakan sehat dari rumah sakit ataupun Puskesmas.

Di pondok pesantren seperti Minhajurrosyidin contohnya, Dani mengatakan, sudah ada penyediaan ruang isolasi mandiri bagi yang kesehatannya terganggu. Ruang ini pun sudah dicek oleh pihak puskesmas atau Satgas Covid-19 setempat mengenai kelayakannya dan dipastikan bisa sebagai ruang isolasi. Selain itu disediakan pula ruang simulasi bagi warga pondok pesantren yang reaktif covid-19.

Dani berharap, agar bantuan pemerintah kepada pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia bisa segera diupayakan, seperti alat ukur mandiri dan alat pelindung diri yang memadai dan memenuhi standar bagi petugas internal ponpes.

“Standar kebersihan pesantren mutlak dilaksanakan. Jika ada yang mengatakan bahwa alat ukur panas seperti thermo gun berbahaya, dipastikan itu hoax karena alat yang digunakan sudah teruji klinis oleh badan kesehatan,” kata Dani mengakhiri. (mam/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here