SERANG – Sejumlah masyarakat mengatasnamakan Wadah Ekspresi Barisan Independen Nasionalis Religius (WEBINAR) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Tinggi Banten menyoal banyaknya dugaan pungli dan gratifikasi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

Koordinator Webinar, Ahmad Jayani menuding, dugaan ini diperkuat dengan adanya hasil audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Nomor 138/B.II/PP.I/2020 sehingga, kata dia, terlihat jelas dan terang-benderang tindakan yang dilakukan oleh Kakanwil Kemenag Provinsi Banten.

“Yaitu telah melanggar pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dan dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dengan lebih rendah selama 1 tahun kepada A Bazari Syam selaku Kakanwil Kemenag Provinsi Banten,” katanya kepada awak media, Senin (7/9).

Ahmad Jayani melanjutkan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kakanwil Kemenag Banten, A Bazari Syam tidak mencerminkan sebagai sosok agamawan yang baik.

“Sebagai ASN yang menahkodai urusan agama harusnya sosok agamawan memiliki suri tauladan. Minimal bisa disiplin dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan,” imbuhnya.

Melihat peristiwa ini, sambung dia,  sangat memprihatinkan dan menuntut kepada A Bazari Syam untuk mundur dari Kakanwil Kemenag Banten.

“Kalau punya malu lebih baik mundur dengan terhormat, biar Lembaga Urusan Agama terjaga kesuciannya. Lembaga urusan agama adalah lembaga suci dan tidak boleh diisi oleh orang – orang kotor,” tegasnya.

Selain itu, dikatakannya, pihaknya mendorong kepada Kejaksaan Tinggi untuk menuntaskan kasus-kasus yang tengah terjadi di Kanwil Kemenag Banten.

“Kami mendorong agar Kejati mengusut tuntas oknum-oknum di internal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang bermain-main di dana Bantuan dan dugaan adanya nepotisme di internal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten,” ungkapnya.

Menurutnya, hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Agama No : 138/B.II/PP.I/2020 telah membenarkan bahwa Kakanwil telah melakukan pelanggaran yaitu, kata dia, beruapa peyalahgunaan jual beli jabatan dari mulai pengangkatan kepala madrasah, kepala KUA, Eselon IV dan Eselon III.

“Kemudian penyalahgunaan rekrutmen petugas haji, turut serta kampanye, bahkan mengorganisir kekuatan kemenag untuk memenangkan anaknya menjadi DPR RI periode 2019-2024 dari PPP,” tuturnya.

“Selain itu, mengkondisikan proyek dari proyek SBSN sampai cetak spanduk, karena anaknya punya perusahaan,” tandasnya.(lazo/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here