PURWAKARTA – Rencana Walikota Cilegon Helldy Agustian yang menggunakan gedung SDN Pabean, Kelurahan Pabean, Purwakarta, sebagai gedung bersama kegiatan belajar mengajar (KBM) SMPN 12 Cilegon, ditolak secara tegas oleh anggota DPRD Kota Cilegon Fraksi Golkar Tohir AS dan Agus Setiawan, serta Rahmatullah dari Fraksi Demokrat.

Rencana Helldy dianggap ketiga anggota dewan dari Dapil Jombang-Purwakarta tersebut, terlalu sembrono dan mengabaikan aspirasi masyarakat setempat.

Hal itu diungkapkan ketiganya, usai mengikuti Paripurna Istimewa Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kota Cilegon dari Endang Efendi ke Isro’ Mi’roj, di Gedung DPRD Cilegon, Kamis (25/3).

“Sebenarnya SMPN 12 Cilegon ini sudah menerima siswa baru dari setahun lalu, yang dititipkan di SMP Tunas Bangsa yang berada di Lingkungan Kubang Welingi Kelurahan Purwakarta,” ujar Tohir.

Sebagai mitra Dinas Pendidikan di Komisi II DPRD, Tohir mengaku justru tidak mendapatkan perkembangan informasi pembangunan SMPN 12 tersebut dari dinas terkait.

Sebelumnya, kata dia, pihaknya sudah mengusulkan percepatan pembangunan, bahkan sudah melakukan survei dan proses bersama Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), dan konsultan.

“Kenapa dengan keputusan walikota sekarang ini menggunakan SDN Pabean dimerger dengan SMPN 12 Cilegon, justru tidak baik dan tidak tepat,” tegasnya.

Lanjut Tohir, rencana walikota tersebut menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak baik, karena di wilayahnya juga ada lembaga pendidikan MTs Al-Khairiyah Karang Tengah yang harus didukung dan dilindungi haknya, dan dipastikan secara langsung akan terpengaruh dengan kehadiran SMPN 12.

“Bagaimana kelanjutan pendidikan MTs di situ, kami menolak keras berdirinya SMPN 12 di situ. Pemerintah harus segera menindaklanjuti apa yang menjadi proses tahapan- tahapan pembangunan SMPN 12 itu,” ujar Tohir.

Senada diungkapkan Agus Setiawan. Kata dia, secara pribadi mendukung penuh pendirian SMPN 12, namun tidak setuju jika kegiatan belajar mengajarnya menempati gedung SDN Pabean.

“Mari kita duduk bersama menyelesaikan persoalan ini, karena hak ini juga akan berimbas nanti pada kenyamanan kinerja Dinas Pendidikan,” ujarnya.

Ditambahkan Rahmatullah, pihaknya mendukung berdirinya SMPN 12 Cilegon di Purwakarta, tetapi jangan di dua wilayah yakni Pabean dan Tegal Bunder. Ini dikarenakan di sana banyak berdiri yayasan pendidikan dan pondok pesantren. Seperti yayasan swasta MTs yang sedang berkembang.

“Kalau ditambah SMPN bisa-bisa tutup,” tegasnya.

Karenanya jika pemerintah memaksakan membangun gedung SMPN 12 di dua wilayah tersebut, dikhawatirkan ke depan justru akan menghambat program pemerintah sendiri.

“Masyarakat menginginkan lokasinya agak bergeser ke tengah. Karena jika lokasinya di wilayah Kelurahan Pabean yang posisinya di bawah gunung bisa menghambat masyarakat asal Ramanuju, Sumampir, dan wilayah lainnya. Juga akan bermasalah dengan yayasan-yayasan di sekitarnya, pasti akan keberatan,” imbuh Rahmatullah serius.

Sebelumnya dikabarkan, anggota DPRD Dapil Purwakarta-Jombang ini bersilaturahmi dengan para mantan kepala desa/lurah, bersepakat menolak pembangunan SMPN 12 di Pabean dan Tegal Bunder, dan mendesak Pemkot Cilegon merelokasi titik pembangunannya.

Sementara Walikota Cilegon Helldy Agustian saat dikonfirmasi atas keberatan warga tersebut menyatakan pemerintah hanya memfasilitasi.

“Menempati SDN Pabean atas usulan dan pengajuan dari Dinas Pendidikan, bukan kemauan saya,” terang Helldy. (rul/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here