CILEGON – Tersangka penerima suap perizinan parkir Pasar Kranggot Uteng Dedy Apandi tidak mendapatkan bantuan hukum dari Pemkot dikarenakan yang sekarang dihadapi Uteng adalah tindak pidana.

Namun demikian, Uteng tetap bisa mendapatkan bantuan hukum, tapi tidak dari Pemkot. Menurut Kabag Hukum Setda Kota Cilegon, terkait bantuan hukum, itu kewenangan beliau.

“Yang jelas, Pemkot tidak bisa memberikan bantuan hukum bila anggota Korpri tersandung tindak pidana”, katanya kepada oeridab.com, Kamis malam (19/8).

Diketahui, sebelum Kadishub ditahan dan ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, Dishub sempat berurusan terkait pengelolaan parkir di komplek ruko PCI. Saat itu Dishub memenangkan soal apakah berhak Dishub mengelola parkir disana. Dan saat itu yang membantu mendampingi kuasa hukumnya adalah Agus Rahmat.

Terkait hal ini, mantan Ketua Bantuan Hukum Korpri Bambang Bintan mengatakan, saat itu tetap bukan Pemkot yang memberikan bantuan hukum kepada Dishub. Tetapi itu ada kontrak dengan Peradi. Kebetulan yang ditunjuk untuk mendampingi pihak Dishub adalah Agus Rahmat kuasa hukumnya.

“Jadi memang ada kontrak dengan Peradi. Sehingga Pak Uteng tetap mendapatkan pendampingan hukum. Tapi soal yang sekarang, karena ini juga tindak pidana, ya tidak bisa. Supaya lebih jelas tanyakan saja ke Kabag Hukum yang sekarang”, tandasnya. (nah/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here