( KASUS PENETAPAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA CILEGON DALAM ISU  GRATIFIKASI )

Bagian I

Oleh:Agus Surahmat Pawiroredjo SH

Membaca beberapa artikel dalam mas media di Kota cilegon baik media on line maupun media cetak dalam minggu ini banyak memuat berita tentang penetapan kepala Dinas perhubungan Kota Cilegon oleh kejaksaan negri Cilegon pada Tanggal 14 Agustus 2021 kemarin ,

Berita ini tentu menjadi menarik mengingat beberapa waktu sebelumnya kejaksaan negri Cilegon telah berulang kali menyampaikan akan sesegera mengekspose pihak yang terlibat dalam tindakan pidana korupsi dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Cilegon.

Sebagaibagian masyarakat yang mencintai penegakan hukum tentu berita tersebut cukup menggembirakan , artinya Kejaksaan negri Cilegon memenuhi janjinya dalam upayanya penegakan Hukum di Kota Cilegon.

Namun ada yang menarik dalam penangkapan dan / atau pengungkapan kasus daam klasifikasi Gratifikasi oleh seorang Penyelenggara Pemerintahan .Oleh karena sementara ini ( Saat ini .Red ) baru diungkap satui sisi saja yaitu Penerima Gratifikasi atas dugaan keterkaitan dengan Perparkiran di Kota Cilegon).

Mengapa hal ini menjadi menarik oleh karena Penetapan tersangka hanya satu pihak saja yaitu penerima Gratifikasi dalam hal ini Kepala Dinas perhubungan Kota Cilegon, sementara pelaku Penyuap atau pemberi Gratifikasi tidak ditetapkan sebagai Tersangka .

Sdebagai masyarakat yang mencoba memahami tentang peristiwa hukum tentu akan memaknai bahwa terjadinya peristiwa pidana tersebut diatas terjadi oleh karena adanya hubungan kaosalitas antara pemberi dan yang diberi.

Peristiwa pidana tentu tidak dapat terjadi apabila tidak ada peran dari pemberi suap dan / atau Gratifikasi .

Mari kita simak ketentuan tentang Ketentuan Undang Undang yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam peristiwa hukum ini adalah tindak pidana penerimaan Gratifikasi atau penyuapan.

Menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana.

Pasal 5 UU Tipikor

(1)   Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

  1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  2. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2)     Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 12 UU Tipikor

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

  1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
  2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:

  1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
  2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
  3. Menteri;
  4. Gubernur;
  5. Hakim;
  6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dan

  1. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor). Secara logis, tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap. Gratifikasi dan suap sebenarnya memiliki sedikit perbedaan, lebih lanjut dapat disimak artikel Perbedaan Antara Suap dengan Gratifikasi.

Adapun apa yang dimaksud dengan gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, sebagai berikut:

Gratifikasi adalah :

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Informasi lebih lanjut mengenai gratifikasi dapat dibaca dalam Buku Saku Memahami Gratifikasi yang diterbitkan Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”). Di dalam buku tersebut (hal. 19) diuraikan contoh-contoh pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang sering terjadi, yaitu:

  1. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan, oleh rekanan atau bawahannya
  2. Hadiah atau sumbangan pada saat perkawinan anak dari pejabat oleh rekanan kantor pejabat tersebut
  3. Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma- cuma
  1. Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat untuk pembelian barang dari rekanan
  2. Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekanan kepada pejabat
  3. Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekanan
  4. Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat pada saat kunjungan kerja
  5. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu

Akan tetapi, menurut Pasal 12C ayat (1) UU Tipikor, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi (Pasal 12C ayat [2] UU Tipikor).

Dalam ketentuan pasal 12 C ayat ( 1 ) UU Tipikor dinyatakan bahwa gratifikasi tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima Gratifikasi melaporkan kepada KPK ( Komisi pemberantasan Korupsi ) .

Dalam Undang – Undang ini tidak dijelaskan Pemberi Gratifikasi diberikan kelonggaran dan / atau keleluasaan untuk tidak menjadii bagian dalam peristiwa tindak pidana penyuapan dan / atau gratifikasi.

Yang dapat kita fahami bersama bahwa pemberi Gratifikasi melakukan upaya gratifikasi tentu dengan maksud agar Pemberi Gratifikasi memperoleh harapan pula untuk mendapatkan sesuatu dari penerima Gratifikasi.

Sangat tidak masuk logika ( Misal seorang Pengusaha ) memberikan grtaifikasi kepada penyelenggara negara dengan kerelaan dan tidak dengan maksud untuk memperoleh suatu tujuan tertentu. Tentu hal ini sangat tidak mungkin.

Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa Tindak Pidana Pemberian Gratifikasi hanya dapat terjadi oleh karena adanya niat dan keinginan bersama untuk memperoleh keinginan bersama dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak .

Dengan demikian maka dimana kejahatan pemberi suap atau gratifikasi ini diletakkan ?

Lebih lanjut kapan Pemberi Gratifikasi ditetapkan sebagai bagian dari peristiwa tindak pidana ?

Tidaklah dapat dibenarkan apabila ( Misal ) Pemebri Gratifikasi kemudian melaporkan adanya peristiwa Gratifikasi oleh karena adanya wan prestasi yang dilakukan oleh Penerima Gratifikasi kemudian dibuarkan bebas begitu saja . kalu ini terjadi maka akan sulit untuk memperoleh keadilan hukum yang utuh .

Kesimpulan : Ancaman hukuman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku penerima gratifikasi saja, tetapi juga kepada pemberinya.

Penulis adalah seorang advokat

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here