CILEGON – Perhimpunan Guru Madrasah Honorer Kota Cilegon (PGMH-C) menggelar syukuran atas masih dipertahankannya anggaran honor daerah (Honda) untuk guru madrasah pada tahun 2022 mendatang atau kini yang disebut dengan Bantuan Peningkatan Kesejahteraan Guru (BPKG).

Diketahui, sebelumnya isu penghapusan anggaran BPKG mencuat lantaran adanya rencana Pemkot bakal mencoret anggaran tersebut khusus untuk guru honorer madrasah Aliyah yang sudah tersertifikasi tidak akan mendapatkan lagi anggaran tersebut. Saat itu Pemkot beralasan dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Imbas dari Undang-Undang tersebut, ada kewenangan yang dilimpahkan ke provinsi sebagaimana SMA/SMK sederajat.

Namun khusus untuk Madrasah Aliyah (MA) mendapat pengecualian. Karena sebelum terbitnya aturan tersebut MA memang sudah berada dibawah kewenangan Kanwil Kemenag Provinsi Banten.

Dalam kesempatan itu, Kepala Kemenag Kota Cilegon Lukman Hakim mengaku bersyukur dengan masih dipertahankannya anggaran tersebut.

“Ya kami dari Kemenag tentu bersyukur dengan masih dipertahankannya anggaran tersebut”, katanya kepada media, Rabu (15/12) usia kegiatan syukuran dan dzikir PGMH-C yang digelari aula DPRD Kota Cilegon.

Namun demikian, Lukman meminta agar para guru juga memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan madrasah. Yaitu dengan menghadirkan bibit-bibit unggul.

“Kita ketahui, hasil MTQ tingkat provinsi kemarin Cilegon berada di urutan terbuncit. Karena itu, dengan masih adanya anggaran tersebut, PGMH-C harus bisa berkontribusi”, pinta Lukman.

Sementara Ketua PGMH-C Muhri menyatakan, pihaknya tentuerasa bersyukur dengan masih dipertahankannya BPKG.

“Terkait pesan Pak Kepala Kemenag, kami tentu saja akan berupaya. Cuma tentu harus dengan bimbingan dan arahan dari Pak Kepala Kemenag”, terang Muhri.

Kata Muhri, jika ditotal jumlahnya, guru yang mendapatkan BPKG ada sekitar 1.300 orang dari semua jenjang. Ada Raudlatul Athfal (RA) Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

“Khusus untuk Guru MA semua yang kemarin sempet akan dicoret, itu ada 247 orang”, ujar Muhri.

Sementara, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj mengaku bersyukur jika memang para guru madrasah bisa mendapatkan haknya.

“Saya ini kan pernah mesantren. Yang datang ke saya para guru madrasah. Ya saya upayakan. Dan Alhamdulillah ternyata bisa”, terang Isro.

Kata Isro, ini sudah dikonsultasikan ke Kementerian Keuangan, dan sudah tidak ada masalah.

“Sekarang tinggal nunggu hasil revisi di provinsi. Insya Allah 10 persen lagi selesai”, tandasnya. (nah/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here